Lakpesdam NU Jombang

Jombang – Anggaran senilai Rp. 2,9 Milyar yang dialokasikan untuk pemasangan listrik pada beberapa desa yang belum teraliri listrik hingga kini belum terserap. Padahal, selain Dusun Tegalan, Desa Sumber Rejo, Wonosalam, masih terdapat 9 Dusun yang belum menikmati fasilitas listrik.

Tidak terpakainya anggaran senilai milyaran rupiah tersebut disebabkan belum terealisasinya pemasangan listrik pada 4 Dusun di Desa Wonosalam, 1 Dusun di Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, serta 4 Dusun di Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan.

Kepala Bidang Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Ilham Hero Kuncoro mengatakan, perencanaan pemasangan listrik sebenarnya sudah direncanakan sejak 2009 lalu. Bahkan, pembiayaan tersebut sudah di cover Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp  1,6 Milyar dan APBN sebesar Rp . 1,3 Milyar.

“Sebenarnya sudah dianggarkan sejak 2009 tapi belum bisa dilaksanakan karena masih terganjal ijin dari menteri kehutanan, masalahnya lahan yang ditempati warga itu kan lahan hutan, milik perhutani lagi, jadi butuh koordinasi beberapa pihak terkait,” ujarnya, Senin (1/2) siang.

Menurut Ilham, perkampungan penduduk di kawasan menjadi kendala rencana pemasangan listrik yang diprogramkan pemerintah daerah. “Berdasarkan Peraturan Menteri (Kehutanan) Nomor 43 tahun 2008, tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, pembangunan fasilitas umum di kawasan hutan  membutuhkan ijin langsung dari Menteri Kehutanan,” katanya.

Komite Konsorsiun Rakyat Jombang Berdaulat (KRJB) Mohammad Syadad Maheri, mengungkapkan, , jika pemerintah tidak memenuhi kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, Pemerintah telah melanggar amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.

“Kalau tidak memenuhi kebutuhan dasar rakyat, maka pemerintah (telah) melanggar HAM. Pemerintah harus memenuhi kesejahteraan rakyat, termasuk soal listrik. Tidak peduli itu dimana, tetapi yang jelas, kesejahteraan rakyat tetap harus diutamakan,” seru Syadad.

Ketua Ikatan Pelajar NU Jombang, Asbabul Ulum mengatakan, tidak terpenuhinya kebutuhan fasilitas listrik pada beberapa desa di Kabupaten Jombang menyiratkan rendahnya kepekaan pemerintah pada derita yang dialami warganya. “Sepertinya, mereka perlu tinggal di daerah tanpa listrik, biar mereka juga merasakan gimana susahnya hidup tidak pakai listrik,” ujarnya. (Er)