Jombang – Pemberdayaan ekonomi warga merupakan bagian dari khittah Nahdlatul Ulama. Khittah NU yang didengungkan menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-23 pada Januari 2010, harus diarahkan pada semangat organisasi NU untuk kembali merawat umat.Demikian dikatakan KH. Masdar Farid Mas’udi, ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pria yang disebut-sebut sebagai calon ketua umum PBNU ini mengatakan, konteks Nahdlatul Ulama kembali ke khittah dalam muktamar 2010 adalah mengembalikan gerakan NU untuk kembali merawat umat.
Selain itu, salah satu peran penting yang harus dijalankan oleh NU sebagai organisasi kemasyarakatan adalah memberdayakan ekonomi warga nahdliyin. “Pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin juga merupakan bagian dari khittah,” kata Masdar dalam diskusi bertajuk ‘Merajut Kebersamaan Dalam Memurnikan Nilai-nilai Khittah NU 1926’ yang digelar oleh PCNU Jombang di aula yayasan Bahrul Ulum, Ponpes Tambak Beras, Jombang, Minggu (25/10).
Masdar Farid menjelaskan, wacana tentang kembali ke khittah sebenarnya pernah muncul pada pelaksanaan muktamar NU ke 27 di Asembagus, Situbondo pada 1984. Namun, substansi khittah pada 1984 akan berbeda dengan khittah dalam muktamar di Makassar Januari 2010 mendatang.
Kandidat ketua umum PBNU lainnya, KH. Slamet Effendi Yusuf mengatakan, sebagai organisasi massa, Nahdlatul Ulama harus kembali pada khittahnya. Khittah yang dimaksud olehnya adalah melepaskan diri dari kepentingan politik praktis dan kembali sebagai organisasi sosial keagamaan. “NU harus menarik diri dari kepentingan politik praktis, agar NU tidak lagi hidup diruang kosong,” tandas mantan Ketua Umum GP Ansor ini dihadapan para pengurus PCNU se-Jawa Timur.
Sementara itu, pengasuh PP Tebuireng Jombang, KH Sholahuddin Wahid, mengungkapkan pentingnya Nahdlatul Ulama membenahi kinerja dan meningkatkan efektifitas kerja organisasi. Menurutnya, problem yang dihadapi NU pada saat ini adalah amburadulnya keorganisasian internal. “Dari beberapa Banom, hanya muslimat yang selalu eksis. Sedangkan yang lain berjalan asal-asalan,” ujar Gus Sholah.
Tentang mekanisme pemilihan pimpinan PBNU, mantan wakil ketua Komnas HAM ini mengusulkan agar diterapkan model pemilihan yang berbeda. “Rais Aam dan wakil dipilih oleh muktamirin, sedangkan ketua umum (PBNU) dipilih oleh kepengurusan lengkah Syuriah,” katanya.
Menurut Gus Sholah, mekanisme pemilihan ini penting untuk dilakukan demi menjaga kewenangan Syuriah dan Tanfidziyah agar tidak tumpang tindih.
Dialog bertajuk ‘Merajut Kebersamaan Dalam Memurnikan Nilai-nilai Khittah NU 1926’ diselenggarakan oleh PCNU Jombang bekerjasama dengan beberapa PCNU di Jawa Timur. Acara tersebut dimaksudkan sebagai media bagi calon ketua umum PBNU untuk bertemu dengan warga NU serta menyampaikan gagasan kepemimpinannya.
Tiga calon ketua PBNU yang hadir adalah Masdar Farid Mas’udi, Slamet Effendi Yusuf serta Sholahuddin Wahid. Satu calon lainnya, yakni Said Agil Siradj tak bisa memenuhi undangan panitia. Sedangkan, satu nama lainnya, yakni Ulil Absar Abdallah sengaja tidak diundang oleh panitia. (Wahib/Ms)
